• Inyoman -
• 27 Mar, 2026

SUMENEP I MaduraNetwork.id – Pemerintah Kabupaten Sumenep mulai mengimplementasikan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai langkah strategis untuk menekan konsumsi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM).

Kebijakan ini diberlakukan selama dua hari dalam satu pekan. Skema tersebut dirancang guna mengurangi intensitas mobilitas harian ASN tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik yang tetap harus berjalan secara optimal.

Selain pengaturan pola kerja, Pemkab Sumenep juga mendorong perubahan kebiasaan ASN dalam memilih moda transportasi, terutama bagi mereka yang memiliki jarak tempuh relatif dekat dengan tempat kerja.

ASN yang berdomisili dengan radius kurang dari lima kilometer dianjurkan untuk menggunakan sarana transportasi ramah lingkungan, seperti becak, sepeda kayuh, sepeda listrik, maupun kendaraan listrik.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam membangun sistem kerja yang lebih efisien sekaligus berkontribusi pada pengurangan emisi dari sektor transportasi.

Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak sekadar mengatur mekanisme kerja, tetapi juga menjadi bagian dari gerakan efisiensi energi yang lebih luas.

Menurutnya, pemerintah daerah ingin membentuk kebiasaan baru di kalangan ASN agar lebih bijak dalam memanfaatkan energi, termasuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM.

Ia juga menilai, penggunaan transportasi ramah lingkungan dapat menjadi contoh konkret dalam mendorong perubahan gaya hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan.

“Jika jaraknya dekat, penggunaan sepeda atau berjalan kaki menjadi pilihan yang lebih efisien, selain berdampak positif bagi kesehatan,” ungkapnya.

Sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep, ia turut menekankan pentingnya inovasi di tingkat daerah dalam mendukung program nasional terkait efisiensi energi dan pelestarian lingkungan.

Ia berharap, Kabupaten Sumenep mampu menjadi daerah yang adaptif terhadap kebijakan berbasis lingkungan sekaligus memberikan inspirasi bagi daerah lain dalam menerapkan langkah serupa.

Dengan mengombinasikan kebijakan WFH dan penggunaan transportasi alternatif, Pemkab Sumenep optimistis dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih hemat energi, ramah lingkungan, serta berkelanjutan. (sdm)